HKTI: Parpol Tidak Boleh Politisasi Pertanian

22 Feb 2009 15:39:14

Jatinangor, Jabar, (tvOne)

Kalangan partai politik diimbau untuk mempolitisasi bidang pertanian dan terhadap kondisi kehidupan petani di Indonesia yang memang belum menggembirakan.

"Tidak boleh ada orang yang melakukan politisasi bidang pertanian, kalau memang punya konsep dan komitmen untuk pembangunan bidang pertanian yang lebih bagus, silakan tunjukan dan wujudkan," kata Bungaran Saragih, pembinaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (22/2/2009).

Seperti dilansir Antaranews.com, menurut mantan menteri pertanian itu, bidang pertanian seperti juga HKTI harus bebas dari kepentingan politik dan tidak boleh dijadikan perpanjangan tangan kepentingan manapun.

"Anggota HKTI bebas memilih partai mana saja, tapi jangan sampai menggunakan HKTI sebagai alat politik," ucapnya saat menjadi pembicara dalam seminar "Solusi Cerdas Dampak Krisi Ekonomi Global Terhadap Sektor Pertanian" dilaksanakan BEM Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) bandung di kampus Jatinangor.

Bungaran mengatakan, pada orde baru HKTI merupakan perpanjangan tangan pemerintah sehingga sangat mempengaruhi kinerja anggota HKTI dan perkembangan pertanian.

Sementara pengamat ekonomi Dwi Condro Triono,M.Ag mengatakan HKTI harus mempunyai kekuatan untuk menekan politik. Petani dan pertanian harus benar-benar berdaulat dan mandiri.

"Jika perlu harus dibuat sebuah kontrak, yang penting petani harus mempunyai kekuatan untuk menekan politik," katanya.